KAJIAN REGULASI PENGUSAHAAN OIL SANDS KEDALAMAN DANGKAL DENGAN METODE OIL MINING

Usman Pasarai, Hazman Hazman, Endras Pribadi, Anda Lucia, Bambang Widarsono

Sari


Untuk mengurangi kesenjangan antara kemampuan produksi dan kebutuhan minyak bumi nasional yang semakin lebar ke depan, maka diperlukan kegiatan penganekaragaman sumber daya minyak bumi, diantaranya dari oil sands kedalaman dangkal. Teknologi eksploitasi oil sands kedalaman dangkal dengan cara penambangan terbuka yang dikenal sebagai oil mining sangat berbeda dengan teknologi eksploitasi minyak bumi konvensional, sehingga diperlukan regulasi khusus sebagai landasan hukum operasional oil mining. Tujuan kajian ini adalah menelaah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu rezim dan aturan hukum yang diperlukan terkait pengusahaan oil sands kedalaman dangkal. Metodologi kajian menggunakan pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menyimpulkan bahwa karakteristik minyak bumi yang ditemukan pada endapan dangkal oil sands di Indonesia memenuhi kriteria pengertian minyak bumi yang dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga undang-undang ini dapat menjadi payung hukum pengusahaan oil sands dengan teknologi oil mining. Dukungan formal dari Pemerintah kepada Kontraktor Hulu Migas pada tahap uji coba diperlukan karena belum ada regulasi khusus sebagai landasan hukum operasional kegiatan oil mining. Teknologi oil mining perlu diakomodir dalam definisi Eksploitasi dalam Undang Undang Migas untuk menjadi landasan hukum positif pengembangan oil sands kedalaman dangkal untuk peningkatan cadangan dan produksi minyak bumi nasional.


Kata Kunci


kajian regulasi, oil sands kedalaman dangkal, oil mining, Undang-Undang Migas

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Alberta Energy Regulator, 2018 ‘EnerFAQs: Oil Sands’. (Online), (https://www.aer.ca/providing-information/news-and-resources/enerfaqs-and-fact-she ets/enerfaqs-oil-sands. diakses 18 Maret 2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2017, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi’. Komisi VII DPR RI, Jakarta.

Farouq, A.S.M., 2013, ‘All You Need isi Darcy’s Equation to Determine EOR Success or Failure, the SPE Western Regional & AAPG Pacific Section Meeting’, California USA.

Government of Alberta, 2016, ‘ Mines and Mineral Act. Alberta Queen’s Printer’, Alberta, Canada.

Government of Alberta, 2013, ‘Oil Sands Conservation Act. Alberta Queen’s Printer’, Alberta, Canada.

Government of Alberta, 2013, ‘Responsible Energy Development Act. Alberta Queen’s Printer’, Alberta, Canada

Hassan, A. A., Bharat, S., David, M., James McQ., John, D., Martin, P., John, H., and Gary. P., 2018, ‘The Potential for Surface Mininga Heavy-Oil Reservoir: The Example of the Ratqa Lower Fars in the State of Kuwait, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Society of Petroleum Enginering’.

Oil Sands Magazine, 2019, ‘Surface Mining Techniques Used in the Oil Sands’. (Online) (https://www.oilsandsmagazine.com/technical/mining/surface-mining, Diunduh 18 Maret 2019)

Oil Sands Magazine, 2019, ‘Total Bitumen Production from Mining and In-Situ’. (Online), (https://www.oilsandsmagazine.com/projects/bitumen-production, Diunduh 18 Maret 2019).

Oil Sands Magazine, 2019, ‘US Oil Sands Enters into Receivership’. (Online) (https://www.oilsandsmagazine.com/news/2018/2/25/us-oil-sands-receivership-asset- sales, Diunduh 14 April 2019)

Oil Sands Magazine, 2019, ‘Fort Hills Mine, Suncor Energy’. (Online) (https://www.oilsandsmagazine.com/projects/suncor-fort-hills-mine, Diunduh 14 April 2019)

PPPTMGB “LEMIGAS”, 2018, ‘LRP 20/2018 Crude Assay Telisa Iliran High’. PPPTMGB “LEMIGAS”. Jakarta.

PT. MEDCO E&P INDONESIA, 2019, ‘Iliran High Grand Plan and Open Pit Trial’. Focus Group Discussion. PPPTMGB “LEMIGAS”. Bogor

Republik Indonesia, 2001, ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi’. Lembaran Negara RI Tahun 2001, Nomor 136. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2004, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi’. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 123 dan Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 128. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2007, ‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 96’. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2009, ‘Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara’. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2010, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara’. Lembaran Negara RI Tahun 2010, Nomor 29. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2014, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional’. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 300. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2017, ‘Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2017’, Nomor 43. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2018, ‘Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara’. Berita Negara RI Tahun 2018, Nomor 595. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Richard, F.M., Emil, D. A., and Philip, A. F., 2007, ‘Heavy Oil and Natural Bitumen Resources in Geological Basins of the World’. Open File-Report. United States Geological Survey (USGS) and U.S. Department of the Interior. United States of America.

Society of Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum Geologist (AAPG), World Petroleum Council (WPC), Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), and Society of Exploration Geophysicists (SEG), 2011, ‘Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System (PRMS)’. Society of Petroleum Engineers. United States of America.

Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologist (AAPG), Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), Society of Exploration Geophysicists (SEG), Society of Petrophysicists and Well Log Analyst (SPWLA), and European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE), 2018, ‘Petroleum Resources Management System (PRMS)’. Society of Petroleum Engineers. United States of America.

Sofyan, A., 2016, ‘Makna “Doktrin” dan “Teori” dalam Ilmu Hukum’. (Online) https://www.researchgate.net/publication/303805700, diakses 4 Maret 2019)

Sutadiwiria, G., Luthfi, A., Miriawati, I., 2004, ‘Management Decision for Mature Steam flood Area with Steam Eruption: An Integrated Approach of Technology and Economics’. SPE International Thermal Operations and Heavy Oil Symposium and Western Regional Meeting. Society of Petroleum Engineers. United States of America.

The Alberta Energy Regulator, 2013. Draft Directive 023: Oil Sands Project Applications. Alberta Queen’s Printer, Alberta, Canada.

U.S. Geological Survey, 2003, ‘Heavy Oil and Natural Bitumen – Strategic Petroleum Resources’, USGS Fact Sheet FS-070-03, USA.